Writing Class: Masa Kelam Sejarah Indonesia yang Tak Pernah Usai

Masa Kelam Sejarah Indonesia yang Tak Pernah Usai

(by: Nani Fitriani)

On April, 26^th2014

Jumat 25 April 2014, Mr. Lala kembali lagi membimbing kami di kelas PBI-D. Pada kesempatan kali ini mr. Lala menceritakan kepada kami mengenai pengalamannya selama di Malaysia. Malaysia merupakan Negara yang kecil dan penduduknya sedikit, akan tetapi Malaysia unggul dalam segala bidang, dibandingkan dengan Indonesia yang berpenduduk 2.700 jiwa kita kalah Malaysia 100 tahun lebih maju, padahal dengan segala kekayaan Indonesia yang di miliki berjejer pulau-pulau, sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang banyak seharusnya Indonesia bisa lebih dari Malaysia, tapi kenyataan itu impossibly karena Indonesia tidak mempunyai dignity.

Malaysia lebih maju di karenakan mereka mempunyai dignity. Dignity adalah martabat walaupun dengan keterbatasan mereka mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sedikit mereka dapat lebih maju 100 tahun dibanding Indonesia. padahal orang asli Malaysia itu tidak bisa melakukan apa-apa debaters Malaysia itu lebih rendah jika saja dibandingkan dengan Indonesia, namun apa daya Indonesia tidak bisa mengembangkan orang-orang berpotensi, karena pemerintah Indonesia tidak memperdulikannya, dengan kejadian ini orang-orang yang berpotensi itu ke luar negri dengan alasan financial disana lebih tinggi dan jauh lebih di hargai dari pada di Indonesia. indonesia mempunyai dignity yang sangat rendah yaitu moral yang turun dan lebih parahnya lagi sumber daya alam yang di beli Negara lain dan terus di eksploitasi oleh Negara lain seperti PT. Freeport Indonesia yang ada di Timika, Papua di beli oleh Malaysia dan masa kontraknya habis sampai tahun 2021.

Indonesia hanya menerima devisa Negara 1% dari penghasilan perusahaan PT. Freeport tersebut, bayangkan tanah milik Indonesia, sumber daya alam emas milik Indonesia tapi hanya mendapatkan 1% saja, kenapa dulu Indonesia mau dibeli oleh Amerika padahal emas di Papua itu melimpah kalau saja emas itu di bagi masing-masing orang Indonesia mendapatkan tiga ton emas, Indonesia memang mempunyai kekayaan alam yang berimpah, dan di katakan Negara yang paling kaya adalah Indonesia jika saja PT.Freeport itu kembali milik Indonesia. Devisa Negara dari 1% kalau di uangkan sebesar US $700-US $800 pertahun atau setara dengan 24 triliun itu hanya dari sector tambangnya saja.

Jumat kemarin Mr. Lala menjelaskan mengenai teks Expository, Exposition dan Argementative Essay, berikut ini penjabaran dari ketiga text tersebut:

1. Expository Text

Expository text adalah text bertujuan untuk menginformasikan atau menjelaskan. Penulis yang menulis teks ekspositori penelitian topik untuk mendapatkan informasi. Informasi ini disusun secara logis dan menarik dengan menggunakan berbagai struktur teks ekspositori. Struktur teks ekspositori yang paling umum termasuk deskripsi, enumerative atau daftar, urutan, perbandingan dan kontras, sebab dan akibat dan masalah dan solusi. Atau bisa juga teks yang menjelaskan berdasarkan informing.

2. Analytical Exposition Text

Analytical Exposition Text Seperti yang kita ketahui selama ini, jenis teks bahasa Inggris Exposition, seperti Hortatory Exposition, merupakan teks yang menunjukkan suatu perdapat atau argumen terhadap sesuatu. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat penjelasan mengenai Analytical Exposition Text berikut ini. Semoga bermanfaat. Check this out!!!

a. Pengertian Analytical Exposition Text

Analytical Exposition adalah jenis teks yang termasuk ke dalam jenis Argumentation Text di mana teks tersebut berisi tentang pemikiran terperinci penulis tentang sebuah kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar.

b. Tujuan Komunikatif Analytical Exposition Text

Tujuan komunikatif dari Analytical Exposition Text adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas atau mendapat perhatian dengan cara pemberian argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok atau topik tersebut.

C. Struktur Kebahasaan Analytical Exposition

Struktur Kebahasaan Analytical Exposition Text terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Thesis

Dalam bagian Thesis, penulis memperkenalkan tentang topik atau ide pokok yang akan dibahas. Thesis selalu berada di paragraf pertama dalam Analytical Exposition Text.

2. Argument

Dalam bagian ini penulis menghadirkan argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok penulis, biasanya dalam sebuah Analytical Exposition Text terdapat lebih dari dua argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan semakin percaya pembaca bahwa topik yang dibahas oleh penulis adalah topik yang sangat penting atau membutuhkan perhatian.

3. Reiteration

Bagian ini merupakan bagian penutup dari sebuah Analytical Exposition Text yang selalu terletak di akhir paragraf. Reiteration berisi penulisan kembali atau penempatan kembali ide pokok yang terdapat di paragraf pertama. Reiteration juga biasa disebut dengan conclusion atau kesimpulan.

Language features

Dalam sebuah analytical exposition text terdapat beberapa cirri kebahasaan seperti dibawah ini:

· Menggunakan Simple Present

· Menggunakan Reltional Process

· Menggunakan Internal Conjunction

· Menggunakan Casual Conjunction

3. Argumentavie Essay

Terkait dengan definisi argumentative essay, merupakan genre of writing yang menyaratkan siswanya untuk menyelidiki sebuah topic, mengumpulkan, menghasilkan dan menaksir bukti-bukti dan membangun posisi pada topic dalam cara yang ringkas.

Menurut (Fitzpatrick; 2005), writing is merely a matter of giving information to your audience. Hal ini berarti bahwa aktivitas menulis dapat dimaknai sebagai cara member informasi kepada para pembaca atau audience nya. Dalam hal ini, argumentative essay, yang merupakan salah satu genre of writing dimana saya harus bisa mengajak para pembaca untuk mempertimbangkan pendapat yang saya tulis dalam argumentative essay, meskipun para pembaca terkadang tidak menyetujui dengan pendapat yang ditulis.

Dalam menulis argumentative essay, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai, seperti:

1. Define the topic

Terkadang dalam menulis, baik argumentative ataupun lainnya, sering kali dalam teksnya, content tidak berkesinambungan dengan topic. Oleh karenanya, topic disini mensyaratkan adanya definisi. Misalkan tentang “should school provide moral education?” dalam hal itu, kita bisa mendefinisikan topic nya “Moral Education.”

2. Limit the topic

Terkadang dalam menulis, seseorang terlalu bertele-tele atau melebar kesana kemari tidak jelas. Hal ini akan mengakibatkan para pembaca sulit untuk mendefinisikan isi dari tulisan tersebut. Oleh karenanya, membatasi topic merupakan cara yang baik dalam menulis.

3. Analyse the topic

Dalam menulis argumentative essay, kita harus teliti dalam memutuskan argument atau point of view. Sebaiknya kita harus menganalisis issue secara keseluruhan terlebih dahulu. Dalam argumentative, hanya terdapat dua pandangan, yaitu for dan against.

4. Evaluate point of view

Berhati-hati merupakan sebuah kunci dalam memutuskan argument-argumen yang akan kita tulis. Dimana dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi argument yang kuat dan lemah serta alasan yang mendukung yng kita buat dalam list.

Alasan atau argumenyang kuat, merupakan suatu hal yang dapat dipercaya, relevan, dan penting. Telah kita ketahui bahwa tujuan argumentative essay adalah untuk membujuk dan meyakinkan pembaca. Tentu dalam penulisannya itu berisi penjelasan, bukti alasan, ulasan yang obektif yang disertai contoh, analogi, dan sebab akibat. Hal ini dalam rangka agar pembaca yakin bahwa gagasan tersebut adalah benar dan terbukti.

5. Thesis statement

Dalam thesis statement argumentative, harus berupa opini. Opini sering diekspresikan dengan modal verb seperti “should” atau avaluative seperti “good” and “bad” seperti pada contoh.

Organisasi Papua Merdeka

Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah sebuah organisasi yang didirikan tahun 1965 dengan tujuan membantu dan melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, sebelumnya bernama Irian Jaya^. memisahkan diri dari Indonesia, dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Organisasi ini mendapatkan dana dari pemerintah Libya pimpinan Muammar Gaddafi dan pelatihan dari grup gerilya New People's Army beraliran Maois yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat.

Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan di tingkat provinsi dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara. Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik, mengibarkan bendera Bintang Kejora, dan melancarkan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Para pendukungnya sering membawa-bawa bendera Bintang Kejora dan simbol persatuan Papua lainnya, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang nasional. Lambang nasional tersebut diadopsi sejak tahun 1961 sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan bulan Mei 1963 sesuai Perjanjian New York.

Graffiti OPM di Sentani, Papua

Selama Perang Dunia II, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) dipandu oleh Soekarno untuk menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan langsung menyatakan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nugini Belanda (Nugini Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini Britania menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik.

Hubungan Belanda dan Nugini Belanda sebelum perang berakhir dengan diangkatnya warga sipil Papua ke pemerintahan^[5] sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan tahun 1963. Meski sudah ada perjanjian antara Australia dan Belanda tahun 1957 bahwa teritori milik mereka lebih baik bersatu dan merdeka, ketiadaan pembangunan di teritori Australia dan kepentingan Amerika Serikat membuat dua wilayah ini berpisah. OPM didirikan bulan Desember 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri!"

Nugini Belanda mengadakan pemilu pada Januari 1961 dan Dewan Nugini dilantik pada April 1961. Akan tetapi, di Washington, D.C., Penasihat Keamanan Nasional McGeorge Bundy melobi Presiden A.S. John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia. Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962.

Walaupun Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free Choice", Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut. Kelompok separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Kepolisian Indonesia berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa kurungan penjara selama 7 sampai 20 tahun di Indonesia.

Pada bulan Oktober 1968, Nicolaas Jouwe, anggota Dewan dan Komite Nasional Nugini yang dipilih Dewan pada tahun 1962, melobi PBB dan mengklaim 30.000 tentara Indonesia dan ribuan PNS Indonesia menindas penduduk Papua. Menurut Duta Besar Amerika Serikat Francis Joseph Galbraith, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik juga meyakini bahwa militer Indonesia adalah penyebab munculnya masalah di teritori ini dan jumlah personilnya harus dikurangi sampai separuhnya. Galbraith menjelaskan bahwa OPM "mewakili orang-orang sentimen yang anti-Indonesia" dan "kemungkinan 85-90 persen [penduduk Papua] mendukung OPM atau setidaknya sangat tidak menyukai orang Indonesia".

Brigadir Jenderal Sarwo Edhie mengawasi perancangan dan pelaksanaan Act of Free Choice pada 14 Juli sampai 2 Agustus 1969. Perwakilan PBB Oritiz Sanz tiba pada 22 Agustus 1968 dan berulang-ulang meminta agar Brigjen Sarwo Edhie mengizinkan sistem satu orang, satu suara (proses yang dikenal dengan nama referendum atau plebisit), namun permintaannya ditolak atas alasan bahwa aktivitas semacam itu tidak tercantum dalam Perjanjian New York 1962. 1.025 tertua adat Papua dipilih dan diberitahu mengenai prosedur yang tercantum dalam Perjanjian New York. Hasilnya adalah kesepakatan integrasi dengan Indonesia.

Deklarasi Republik Papua Barat

Protes "Bebaskan Papua Barat" di Melbourne, Australia, Agustus 2012. Menanggapi hal tersebut, Oom Nicolas Jouwe dan dua komandan OPM, Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Hendrik Prai, berencana mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada tahun 1971. Tanggal 1 Juli 1971, Roemkorem dan Prai mendeklarasikan Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya.

Konflik strategi antara Roemkorem dan Prai berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi: PEMKA yang dipimpin Prai dan TPN yang dipimpin Roemkorem. Perpecahan ini sangat memengaruhi kemampuan OPM sebagai suatu pasukan tempur yang terpusat.

Sejak 1976, para pejabat perusahaan pertambangan Freeport Indonesia sering menerima surat dari OPM yang mengancam perusahaan dan meminta bantuan dalam rencana pemberontakan musim semi. Perusahaan menolak bekerja sama dengan OPM. Mulai 23 Juli sampai 7 September 1977, milisi OPM melaksanakan ancaman mereka terhadap Freeport dan memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar sebuah gudang, dan meledakkan bom di sejumlah fasilitas perusahaan. Freeport memperkirakan kerugiannya mencapai $123.871,23.

Tahun 1982, Dewan Revolusi OPM (OPMRC) didirikan dan di bawah kepemimpinan Moses Werror, OPMRC berusaha meraih kemerdekaan melalui kampanye diplomasi internasional. OPMRC bertujuan mendapatkan pengakuan internasional untuk kemerdekaan Papua Barat melalui forum-forum internasional seperti PBB, Gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN.

Tahun 1984, OPM melancarkan serangan di Jayapura, ibu kota provinsi dan kota yang didominasi orang Indonesia non-Melanesia. Serangan ini langsung diredam militer Indonesia dengan aksi kontra-pemberontakan yang lebih besar. Kegagalan ini menciptakan eksodus pengungsi Papua yang diduga dibantu OPM ke kamp-kamp di Papua Nugini.

Tanggal 14 Februari 1986, Freeport Indonesia mendapatkan informasi bahwa OPM kembali aktif di daerah mereka dan sejumlah karyawan Freeport adalah anggota atau simpatisan OPM. Tanggal 18 Februari, sebuah surat yang ditandatangani "Jenderal Pemberontak" memperingatkan bahwa "Pada hari Rabu, 19 Februari, akan turun hujan di Tembagapura". Sekitar pukul 22:00 WIT, sejumlah orang tak dikenal memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar dengan gergaji, sehingga "banyak slurry, bijih tembaga, perak, emas, dan bahan bakar diesel yang terbuang." Selain itu, mereka membakar pagar jalur pipa dan menembak polisi yang mencoba mendekati lokasi kejadian. Tanggal 14 April 1986, milisi OPM kembali memotong jalur pipa, memutus kabel listrik, merusak sistem sanitasi, dan membakar ban. Kru teknisi diserang OPM saat mendekati lokasi kejadian, sehingga Freeport terpaksa meminta bantuan polisi dan militer.

Dalam insiden terpisah pada bulan Januari dan Agustus 1996, OPM menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia; pertama dari grup peneliti, kemudian dari kamp hutan. Dua sandera dari grup pertama dibunuh dan sisanya dibebaskan. Bulan Juli 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di menara air kota Biak di pulau Biak. Mereka menetap di sana selama beberapa hari sebelum militer Indonesia membubarkan mereka. Filep Karma termasuk di antara orang-orang yang ditangkap.

Tanggal 24 Oktober 2011, Dominggus Oktavianus Awes, kepala polisi Mulia, ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya. Kepolisian Indonesia menduga sang penembak adalah anggota OPM. Rangkaian serangan terhadap polisi Indonesia memaksa mereka menerjunkan lebih banyak personil di Papua. Pada tanggal 21 Januari 2012, orang-orang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil yang sedang menjaga warung. Ia adalah transmigran asal Sumatera Barat. Tanggal 8 Januari 2012, OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian 3 warga sipil dan 1 anggota TNI. 4 lainnya juga cedera.

Tanggal 31 Januari 2012, seorang anggota OPM tertangkap membawa 1 kilogram obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Obat-obatan tersebut diduga akan dijual di Jayapura. Tanggal 8 April 2012, OPM menyerang sebuah pesawat sipil Trigana Air setelah mendarat yang akan parkir di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. Lima militan bersenjata OPM tiba-tiba melepaskan tembakan ke pesawat, sehingga pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan. Satu orang tewas, yaitu Leiron Kogoya, seorang jurnalis Papua Pos yang mengalami luka tembak di leher. Pilot Beby Astek dan Kopilot Willy Resubun terluka akibat pecahan peluru. Yanti Korwa, seorang ibu rumah tangga, terluka di lengan kanannya dan anaknya yang berusia 4 tahun, Pako Korwa, terluka di tangan kirinya. Pasca-serangan, para militan mundur ke hutan sekitar bandara. Semua korban adalah warga sipil

Tanggal 1 Juli 2012, patroli keamanan rutin yang diserang OPM mengakibatkan seorang warga sipil tewas. Korban adalah presiden desa setempat yang ditembak di bagian kepala dan perut. Seorang anggota TNI terluka oleh pecahan kaca. Tanggal 9 Juli 2012, tiga orang diserang dan tewas di Paniai, Papua. Salah satu korban adalah anggota TNI. Dua lainnya adalah warga sipil, termasuk bocah berusia 8 tahun. Bocah tersebut ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada.

Pergerakan rakyat papua untuk merdeka masih ada sampai saat ini terbukti dengan adanya dukungan dari luar negeri khususnya Negara Australia yang membuka kantor OPM di Australia. Dari dulu sampai sekrang memang sejarah kelaam Indonesia tak akan pernah lekang oleh waktu. Berikut ini adalah bukti bahwa rakyat Papua ingin merdeka.

STEKMEN POLITIK

BANGSA PAPUA BARAT, ATAS DUKUNGAN PEMBUKAN KANTOR OPM DI ASTURALIA

Hak penentuan nasib sendiri bagi wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan berdasarkan perjanjian Campera dan semagat deklarasi dekolonisasi pada tanggal 20 desember tahun 1960 serta piagam perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan resolusi 1514 dan 1541 telah menjamin tentang hak penentuan nasib.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah gagal melaksanakan amanat resolusi 1514 dan 1541 tentang hak pentuan nasib sendiri, namun PBB Belanda dan Amerika serikat serta Indonesia melakukan kongkalingkong dalam perjanjian rahasia pada tanggal 30 November 1962 yang kita kenal dengan Roma agreement atau perjamjian roma. Hal tersebut telah merugikan nasib Bangsa Papua Barat,

Rakyat Papua Barat tidak pernah diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya secara bebas melalui Pepera 1969 namun yang terjadi hanya manipulasi pembohongan dan rekayasa, hal ini dilakukan hanya karena kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Papua Barat. Situasi keamanan dan Hak Asasi Manusia di teritori West Papua mulai terganggu sejak Ir. Soekarno Presiden Republik Indonesai mengambil inisiative bersama militer Indonesia melakukan upaya untuk merebut wilayah koloni Nederlands Nieuw Guinea dan menguasai West Papua dari kekuasaan Pemerintah kolonial Nederland tanpah hak dan inisiative tersebut ditentang oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Mohamad Hatta dengan alasan Ras dan Kebangsaan yang berbeda serta kewajiban Pemerintah Republik Indonesia menghormati Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua, namun Ir. Soekarno Presiden Republik Indonesia tetap pada kehendaknya yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 26 Juni 1945, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1514(XV) tanggal 20 Desember 1960 dan alinea Pertama Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bangsa Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Karena gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, lahir pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu.

Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Manufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing. Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di kota Den Haag (Belanda) telah menyefakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian. Oleh karena itu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media Nasional , atas nama rakyat Papua Barat menyerukan kepada masyarakat internasinal nagara-negara anggota PBB di muka bumi ini bahwa, kami Bangsa Papua Barat bukan bagian dari Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI).

Maka Kami Bangsa Papua Barat masih memiliki hak untuk menetukan nasib sendiri Self Determination ) sesuai dengan amanat perjajian New York Agreemant pada tanggal 15 Agustus 1962 pada pasal 18 telah menjamin hak penetuan nasib sendiri, karena pada saat pelaksanan pepera 1969 hak tersebut tidak pernah digunakan oleh sebab itu hak itu masi berlaku sampai dengan saat ini. Demi Hak penentuan Nasib sendiri Kami rakyat Papua Barat melalui Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mendukung penuh pembukan kantor OPM di Asturalia, dan kami juga mengharapkan masyarkat internasional memberikan dukungan serta solidaritas masyarakat internasional melalui IPWP dan ILPW serta kantor Free West Papua campaign di Asturalia dan di negra lain sebagai tempat menjalurkan dukungan solidaritas masyarakat Internasional pada umumnya lebih khusus kepada pemerintah dan masyarakat Asturalia.

Oleh karena itu pada hari ini tanggal 26 april 2014 kami rakyat Papua Barat Sorong sampai Merauke melalui media nasional rakyat Papua KNPB menyampaikan dukungan terhadap pemukaan Kantor Free West Papua Campaign dan pernyataan sikap politik seagai berikut :

Pertama : Kami seluruh komponen rakyat Papua Barat Sorong Sampai Merauke mendukung penuh Pemukaan kantor Free West Papua Campaign pada tanggal 27 april 2014 di Asturalia,

Kedua : Mendesak kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) segera mengirim Pelopor khusus ke Papua Barat untuk memperbagi kesalahan sebelumyan dan memerikan Rakyat Papua Barat untuk Menentukan nasib sendiri melalui Referendum,

Ketiga : Kami Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Menyeruhkan kepada seluruh rakyat Papua Barat Sorong Sampai samarai untuk Boikot Pemilihan persiden Rebuplik Indonesia pada tanggal 09 juli mendatang dan solusi segera Referendum di Papua Barat,

Kempat : Kami mendesak PBB segera memberikan hak penetuan nasib ( self Determintion ) bagi rakyat Papua Barat melalui mekanisme (Referendum)

Kelima : Kami rakyat Papua Barat meminta kepada Solidarita Masyarakat internasional memberikan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

Keenam : Kami rakyat Papua Barat Menyampaikan terima Kasih kepada Masyarakat dan Pemerintah Asturalia memberika Ijin pembukaan Kantor free west papua Campaign di Asturalia.

Demikian stekmen politik rakyat Papua Barat atas dukungan pembukan kantor OPM di Asturalia pada tanggal 27 april 2014 atas perhatian dan barpartsipasi dari solidaritas masyarata internasional kami rakyat Papua Barat tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih Tuhan Yesus memberkati.

SALAM REVOLUSI

“ KITA HARUS MENGAHIRI”

Badan Pengurus Pusat KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)

AGUS KOSAY ONES SUHUNIAP

Ketua I Sekertaris Umum

Menindak Lanjuti Oleh Lembaga Politik :

DEWAN NEW GUNEA RAAD PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA ( PNWP)

BUCHTAR TABUNI

Ketua Tembusan kepda Yth : 1. International Parlementarian for West Papua (IPWP)

2. International lawyer for west papua (ILWP)

3. Free west Papua Campaign (FWPC)

4. Parlemen Nasional West Papua (PNWP)

5. Arsib

Negara lain memang sangat banyak yang mendukung Papua untuk merdeka, apa sebenarnya maksud mereka semua mendukung kemerdekaan Papua sehingga lepas dari negeri tercinta ini, dan kita sebagai pemuda penerus bangsa harus tetap mempertahankan Papua dari Indonesia, karena Papua mempunyai banyak potensi yaitu sumber daya alam yang melimpah, tanah yang sumber di lengkapi dengan flora dan fauna yang khas dan tentu saja culture di sana sangat banyak dan sampai sekarang rakyat Papua masih menjaganya.

Baru Terjadi, Pemerintah Indonesia “Mengguncang” Dunia

Baru kali ini – setidaknya dalam catatan saya – sebuah kebijakan pemerintah Indonesia mampu “mengguncang” dunia. Akibat kebijakan ini, sejumlah pihak baik perusahaan besar dunia maupun negara-negara terkemuka dan maju, berusaha mendekati pemerintah Indonesia. Jika sebelumnya, pemerintah Indonesia-lah yang melobi pihak-pihak tersebut, kini sebaliknya. Bukan hanya melobi, mereka juga melakukan berbagai cara untuk memengaruhi pemerintah Indonesia untuk mengubah kebijakan tersebut.

Kebijakan apakah gerangan?

Mungkin Anda sudah tahu lewat beberapa berita belakangan ini. Bank Dunia misalnya mengkritik kebijakan ini, karena menyusahkan pengusaha mancanegara. Bank Dunia meminta Indonesia merevisi kebijakan ini atau sedikit melonggarkannya. Menurut Bank Dunia, kebijakan ini akan membuat iklim investasi terganggu. Bank Dunia pasti menyuarakan sejumlah negara dan perusahaan besar dunia yang terdampak kebijakan ini.

Lalu sejumlah negara, termasuk Jepang juga melobi pemerintah untuk melonggarkan aturan. Paling tidak, menurut mereka, jangan diberlakukan kepada Jepang. Jepang sekarang mengalami kesulitan besar, akibat dari kebijakan pemerintahan SBY ini. Rasanya baru kali ini, Jepang menghiba kepada Indonesia sedemikian cara. Mereka paparkan kesulitan sejumlah pabrik dan perusahaan di Jepang, yang berpengaruh terhadap kegiatan produksi. Bahkan, mungkin saja sebagian pabrik di sana berhenti beroperasi, akibat kebijakan Indonesia ini.

Masih ada lagi sejumlah perusahaan yang tetap saja merayu pemerintah, termasuk Freeport, perusahaan raksasa asal Amerika Serikat. Ketika kebijakan ini ditetapkan Januari lalu, Freeport sudah mengerahkan pasukannya untuk melobi. Bahkan pucuk pimpinannya di Amerika saja langsung datang ke sini dan menghadap ke sejumlah menteri. Sayang, dia tidak bisa menghadap SBY. Tapi nihil. Usaha mereka tidak digubris pemerintah. Kini mereka mencoba lagi bernego, untuk mengurangi beban biaya akibat dampak kebijakan tersebut. Aneh, perusahaan gudangnya emas dan duit itu, seperti loyo menghadapi kebijakan pemerintahan SBY.

Anda mungkin sudah tahu kebijakan apa yang saya maksud. Ya, kebijakan yang melarang perusahaan tambang di Indonesia melakukan ekspor bahan mentah mineral. Setiap perusahaan harus mengolah bahan mentah itu terlebih dahulu, sebelum mengekspornya. Kalau mereka kukuh melakukan ekspor, pemerintah menerapkan pajak yang sangat tinggi, sehingga mereka berpikir seribu kali untuk ekspor.

Kebijakan ini alasannya sangat rasional. Selama ini, bahan mentah mineral Indonesia disedot sekehendak hati oleh banyak perusahaan, dan diekspor ke mancanegara. Harganya murah. Tapi produsen di Indonesia harus membeli lagi bahan mentah itu dalam bentuk olahan dari negara yang mengimpor dari Indonesia. Bahkan konsumen Indonesia pun terpaksa membeli beragam produk, yang dihasilkan negara lain dengan bahan mentah dari Indonesia. Di sejumlah negara, bahan mentah asal Indonesia ditumpuk sebanyak mungkin, termasuk di China dan di Singapura. Mereka yang dapat untung banyak!

Kali ini, pemerintah bertindak tegas. Stop eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Bank Dunia, Jepang, Freeport dan pihak lain harus menyadari, bahwa Indonesia tidak mau hanya menjadi kambing congek yang seenaknya mereka eksploitasi. Indonesia harus bisa “mengguncang” dunia! Kalau mau, ternyata bisa.

Out Line Argumentative Essay

Introduction

Papua is the eastern-most part of Indonesia, comprising the left half of the island of New Guinea. Do not confuse it with Papua New Guinea, which instead is the right half of the island of New Guinea and is a different country. Jayapura (located in the north-east corner), with a population of at least 200,000. Papua's land area is approximately 420,000 km². It comprises 21% of the total land area of Indonesia, but is home to only 1% of its population. The whole island of New Guinea is the second largest island on earth, after Greenland. Population Approx 2.6 million (roughly 50% indigenous, 50% migrants from other parts of Indonesia). The national language is Bahasa Indonesia. However there are 264 tribal languages. The inhospitable, rugged terrain isolates tribal communities and creates a great linguistic diversity. Remarkably, the island of New Guinea as a whole contains about one quarter of the world's languages. West papua should not be separated from NKRI.

West Papua resistance losing fight for freedom

First, Resistance leaders in the restive Indonesian region of West Papua say they are losing their struggle for independence as authorities step up a decades-long campaign of abuse and intimidation.

Second, Beatings and intimidation At the Papuan National Congress last October, Indonesian forces took the extraordinary step of opening fire on the gathering, killing three people. Human rights activists say the security forces responsible for abuses like these included the elite counter-terrorism unit, Detachment 88, a unit funded and trained by Australia. It is now operating in West Papua, where it is accused of targeting and killing independence leaders.

Many potential resources in Papua

First, Ecology Papua is almost entirely covered in tropical forest, and has among the richest biodiversity on earth. Its ecology is estimated to contain approximately 16,000+ species of plants, 80,000+ species of insects, 2700+ species of orchid, and 600+ species of birds, to name a few.

Second, Major products/industries Mining (50+% of income), oil, gas, wood and other natural resources. Such as gold in Timika Papua big accompany like as PT. Freeport Indonesia.

Third, Geography the centre of the province is dominated by a large jungle-covered mountain chain, approximately 600km long by 100 km across, which has some of the most rugged terrain on earth. The highest peak in the chain is Puncak Jaya, 4884m high, which is permanently covered in snow and even has a small glacier, despite being only 2 degrees south of the equator. It is counted by some as one of the world's Seven Summits. About half of the land in the province is hilly or mountainous.

Conclusion

Indonesia so many resources exactly in Papua, I believe in there so many conflict between OPM and security Indonesia forces, we are united in our differences. Papua has the good view, flora and fauna which has the unique better than the other country in the world, we very glad and proud in Papua so many resource exactly gold in Timika. West papua should not be separated from NKRI.

Dapat disimpulkan dalam pembahasan kali ini bahwa sebagai qualify reader siklus membacanya yaitu preparation, while dan past. Teks expository adalah penulisan yang hanya berkuat pada area pemindahan atau transfer informasi tanpa adanya pandangan, opini serta analisis, teks exposition adalah penulisan persuasive yang mensyaratkan, adanya pandangan atau opini mengenai suatu hal. Argumentative essay yaitu proses penulisan yang disamping menyertakan opini dan deep research. Dalam membuat argumentative essay itu ada yang disebut kualitatif : yaitu meniliti masalah dari luar kedalam sedangkan kuantitatif : meneliti masalah masuk kedalam untuk menemukan cahaya –cahaya yang baru. Untuk masalah papua kita sebagai warga Indonesia harus mendudkung penuh sampai kapanpun Papua tetap milik Indonesia, Negara lain boleh mendudkung akan tetapi kita sebagai pemuda penerus bangsa akan tetap mempertahankan Papua sampai titik darah penghabisan.