“Hold Papua”

10^th Class Review

“Hold Papua”

“Kalau saya turun di samping provinsi Irian Jaya,

juga Aceh dan Maluku akan minta dilepaskan dari Republik Indonesia”

Presiden Abdurrahman Wahid

            Kata-kata tersebut dikatakan oleh presiden Indonesia yang ke empat yang bernama Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan nama “Gus Dur”. Jika Papua dilepaskan oleh Indonesia, pastilah pulau-pulau lain yang ada di Indonesia ingin melepaskan diri dan dapat dipastikan Indonesia akan bubar. Dilihat dari sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan Papua agar tidak lepas dari NKRI, maka sangat disayangkan sekali apabila Papua melepaskan diri dari NKRI, maka sebagai warga Negara Indonesia harus mempertahankan Papua apapun yang terjadi.

            Jumat, 09 Mei 2014 ruang 46 pukul 07.30 WIB. Hari itu Mr. Lala hanya menjelaskan sedikit mengenai argumentative essay dan mengenai Papua. Jika kita membuat argumentative essay maka kita harus melihat suatu masalah atau suatu konflik dengan dua sudut pandang (dua point of view) seperti kasusnya yang terjadi di Papua, kalau kita melihat Papua hanya dari kaum koalisi saja itu bukan argumentative essay, oleh karena itu kita harus melihat dari kaum oposisi juga.

Gist (benang merah / pokok)	Argumentative essay
Critical essay	Reasoning (not emotion)
Language	Definite evidence
Awareness	Working thesis (TS = O + R)
Critical literacy

            Pada pertemuan kemarin Mr. Lala hanya memeriksa outline yang kita buat mengenai Papua kemudian Mr. Lala memberikan komentar dan memberikan apa saja yang kurang pada outline, Mr. Lala memanggil 10 orang untuk maju ke depan, saya masuk pada giliran ke dua, setelah selesai Mr. Lala mengingatkan untuk mengeksplor lebih dalam mengenai Papua.

Tanggal-tanggal penting

• 30.000 tahun yang lalu ras Negrito bermigrasi dari Afrika ke Papua.
• Abad ke 8 Irian Jaya dan Negara Sriwijaya sudah terbina hubungan langsung dan tidak langsung.
• Abad ke 14 (Majapahit) pedangang Papua sudah melakukan ekspor-impor dengan pedagang dari pulau Indonesia lainnya.
• Abad ke 19 Belanda Masuk ke Papua setelah 300 tahun mendirikan benteng di Jawa.
• 1828 Belanda mendirikan benteng “de Bus” di teluk Triton (Papua).
• 1848 Belanda mendaulat Papua dan dijadikannya sebagai koloni Belanda.
• Kongrs pemuda I (30 April – 2 Mei 1926) perwakilan dari Papua tidak ada.
• Kongres pemuda II (27 – 28 Oktober 1928) perwakilan dari Papua yakni Abner Ohee dan Orpa Pallo yang bergabung dalam organisasi Jong Ambon.
• 18 Agustus 145 rapat PPKI (Panitia Pesiapan Kemerdekaan Indonesia). Indonesia mewarisi wilayah Hindia-Belanda (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku) dan Papua masih bagian dari provinsi Maluku.
• 23 Agustus – 2 November 1949 Belanda menyerahkan semua bekas provinsinya kepada Indonesia.
• 27 Desember 1949 rapat KMB (Konferensi Meja Bundar). Papua akan diserahkan kepada Indonesia setahun kemudian setelah konferensi.
• 1950 Amerika Serikat dan Indonesia bertentangan arena bentrokan di daerah Sumatera dan Sulawesi Utara didukung oleh Amerika Serikat. Presiden Kennedy menyadari Indonesia membeli senjata dari Rusia (Perang dingin).
• 1960 an Belanda mempersiapkan Papua untuk merdeka.
• Oktober 1961 Gubernur Belanda membentuk komite nasional Papua yang terdiri dari 80 orang anggota.

Isi:

-          Menentukan bendera Papua.

-          Menentukan lagu kebangsaan Papua.

-          Pergantian nama West Papua New Guinea menjadi Papua Barat.

-          Usul agar bendera Papua dikibarkan tanggal 01 November 1961).

• Februsari 1961 dilakukan pemilihan untuk West New Guinea Council, sebuah langkah penting menuju suatu pemerintahan sendiri.
• 01 Desember 1961 Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora di Jayapura.
• 19 Desember 1961 Sukarno memproklamirkan TRIKORA di Yogyakarta.
• 1962 perjuangan bersenjata pecah antara Indonesia dan Belanda di pantai Barat Irian.
• 15 Agustus 1962 Elworth Bunker mencetuskan “Rencana Bunker” atau “Perjanjian New York”.

Isi:

-          1 Oktober 1962 PBB (UNTEA) Belanda harus menyerahkan Papua kepada UNTEA.

-          1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Papua kepada Indonesia.

-          1963-1969 UNTEA Indonesia akan melaksanakan pemerintahan di Papua selam enam tahun.

-          1969 Act of Free Choice dimana Papua bebas menentukan nasib sendiri dengan cara satu orang satu suara.

• 26 Juli 1965 OPM didirikan di Manokwari.
• 14 Juli – 2 Agustus 1969 (PEPERA) dipilih 1026 orang (dari jumlah penduduk 800.000).
• 1967 Freeport Mc. Moran Copper and Gold Corporatioan membuka tambang di Amungne (pegunungan barat).
• 1971 – 1989 Operasi Tumpas dilakukan di Biak Barat dan Biak Utara dari Kodam Udayana untuk menumpas OPM.
• 1977 tambang Freeport diserang oleh OPM.
• 1990 Freeport bernegosiasi untuk memperluas kawasan kontrak 20 kali lebih besar dan luas dari sebelumnya.
• 1991 – 1992 target lima tahun program trasmigrasi.
• 1994 Suharto berencana membagi Papua menjadi tiga provinsi.
• 26 Februari 1999 Tim 100 yang dipimpin oleh pimpinan adat, Tom Baenal bertemu dengan presiden Habibie, tim itu menyatakan ingin merdeka.
• 31 Desember 1999 presiden Wahid berkunjung ke Irian Jaya dan Irian Jaya boleh disebutkan Papua Barat.
• 1999 UU No. 45 provinsi Papua akan dimekarkan menjadi beberapa provinsi.
• Tahun 2000 TAP MPR No. IV menekankan perlunya otonomi khusus.
• 29 Mei – 4 Juni 2000 Kongres Papua II diadakan dan dihadiri 2.700 orang hasilnya penolakan atas isi PEPERA.
• 2001 Papua memperoleh Otonomi Khusus lewat UU No. 21.
• 13 Juni 2001 peristiwa Wasior (aksi masyarakat menuntut ganti rugi atas hak wilayah yang dirampas oleh perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH)).
• Agustus – Desember 2001 dilaksanakannya Crash Program di Papua.
• 21 November 2001 presiden Megawati menandatangani Otonomi Khusus.
• 2003 presiden Megawati membagi Papua menjadi provinsi Papua dan Papua Barat.
• 2009 warga Amungme menuntut Freeport atas perusakan lingkungan dan HAM sebesar US $ 30 M.
• Juli 2011 konferensi perdamaian diselenggarakan oleh jaringan Papua damai menghasilkan serangkaian “indicator Papua tanah damai” dibidang politik, HAM, ekonomi, dan lingkungan serta keamanan.
• Oktober 2011 Kongres Papua II (membahas hak-hak dasar mereka dan berakhir dengan pernyataan bahwa Papua Barat telah merdeka sejak 1961)

Sumber daya alam atau SDA di Papua sangat melimpah ruah, seperti mineral, batu bara, minyak, gas, hutan penghasil kayu, laut dan masih banyak lagi. Maka tak heran banyak perusahaan yang berkecimpung di wilayah tersebut., contohnya perusahaan BP, Freeport, MIFEE, dan masih banyak lagi, tapi yang terbesar yaitu Freeport dan BP, kalau saja Freeport dikelola oleh orang-orang kita (Indonesia) pasti Indonesia akan sejahtera, tapi kenyataannya tidak demikian, dengan total lebih daro 180 juta hektar, Indonesia memiliki hutan hujan tropis di dunia. Hutan Papua sendiri menempati area seluas kira-kira 41,5 juta hektar atau 24 persen dari area hutan seluruh Indonesia. Seluas 27,6 juta hektar dari area ini diklasifikasikan sebagai “hutan produksi” kontribusi finansial dari hutan milik Papua kepada pemerintah Indonesia diperkirakan senilai US $ 100 juta pertahun.

            Papua mempunyai banyak sekali kebudayaan sama seperti wilayah Indonesia lainnya. Oleh karena itu kebudayaan Papua harus dijaga dan dilestarikan. Terdapat kesamaan antara kebudayaan Papua dengan kebudayaan Indonesia lainnya yaitu keramahan penduduk local kepada pendatang, seperti Indonesia yang terkenal karena keramahn penduduknya oleh karena itu Papua adalah bagian dari Indonesia yang sesungguhnya. S. Eben dalam artikelnya yang berjudul “Don’t Use Your Data as a Pillow” ketika S. Eben berada di Papua ia diperlakukan dengan sangat baik oleh penduduk Papua, saking ramahnya penduduk Papua kepada S. Eben, penduduk Papua mengadakan pesta perpisahan yang dikhususkan untuk S. Eben yang ketika itu akan pulang ke Negara asalnya, dan membuat S. Eben sangat senang dan bangga walaupun pesta tersebut sangat sederhana dan apa adanya. Itu hanya sebagian kecil kesamaan budaya Papua dengan kebudayaan Indonesia lainnya, walaupun Papua berbeda ras dengan Indonesia, berbeda warna kulit, tetapi di dalam diri mereka dan secara resmi Papua adalah bagian dari Indonesia.

            Jadi agar Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia, Indonesia harus melakukan tindakan sesegera mungkin dan antara tokoh-tokoh politik Indonesia maupun tokoh-tokoh politik Papua harus saling berkomunikasi dan saling menghargai agar aspirasi-aspirasi dari rakya Papua tersampaikan dan dapat sesegera mungkin mencari dan mengambil jalan keluar agar konflik yang terjadi di Papua segera berakhir dan Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia.