Sunday, April 6, 2014
Created By:
Nani Fitriani
8th Class Review
On
April, 4th 2014
Menejelajah Bumi Cenderawasih
Pertemuan ini merupakan pertemuan yang mengaharuskan
kita untuk lebih cermat dan memahami suatu bacaan yang berhubungan dengan
sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk memperebutkan Irian Jaya atau Papua
Barat. Kita harus menjadi pembaca dan penulis yang berorientasi, karena setiap
kalimat kita harus menyumbangkan suara kita dalam suatu kelompok kecil yang
berisi lima orang. Setiap kata kita harus berdiskusi dan bertukar pikiran
terlebih dahulu sebelum menyimpulkan suatu sentence dari tiaap-tiap pragraf.
Minggu sekarang kita harus lebih cermat lagi dalam
membut suatu tugas dan kita juga harus bekerjasama dengan teman yang lainnya
karena kita harus mengusai artikel yang bejudul Don’t Use Your Data as a Pillow, yang mengahruskan kita untuk
bekerja sama dengan teman satu kelompok teamwork, kita tidak hanya berdiskusi
di dalam kelas akan tetapi kita harus berdiskusi di luar jam mata kuliah
writing, karena di dalam kelas saj kita tidak cukup membahas artikel
tersebut.
Pertemua jumat lalu kita membahas mengenai teks yang
berjudul “Don’t Use Your Data as a Pillow”.
Kami satu tim yang beranggotakan Maria Ulfa, Moh Chaerul Anwar, Mahromul
Fadhlillah, Jefi Faujan dan Nani Fitriani. Pembahasan kelompok kami yaitu
mengenai judul dari sebuah artikel karya Eben Kriksey dan awal kalimat dari sebuah paragraph. Sentence awal dari
paragraph tersebut yang kelompok kami bahas
yaitu A small feast had been
prepared for my going away party: salty sago pudding, fish broth, fried papaya
leaves, boiled yams, and chicken . Berikut ini adalah notenya.
Pengertian judul artikel dari Eben dari beberapa orang
anggota kelompok kami yaitu:
Ø
Chaerul
: Data adalah pengetahuan yang berisi suatu informasi, jangan mengabaikan data,
dan data harus mencari lebih dalam lagi.
Ø
Maria : Data adalah sumber informasi dari beberapa
buku-buku yang tebal, data yang sudah di miliki jangan dianggap sebagai bantal.
Ø
Jefi
: Data adalah suatu bentuk Informasi yang ataupun pengetahuan kita, fakta yang benar tapi diabaikan, seharusnya data
itu digunakan dengan baik.
Ø
Mahromul
: Data adalah suatu informasi yang harus
di tindak lanjuti, dan data itu harus di explore lagi. Dan jangan jadikan
bantal sebagai sandaran terakhir kita.
Ø
Nani
: Data adalah sebuah pengetahuan, informasi atau fakta, data jangan dijadikan ornament,
akan tetapi data harus di ungkap kembali dan jangan di anggap sebagai bantal
yang tidak ada gunanya.
Jadi dari judul artikel yang berjudul “Don’t Your Data
as a Pillow” Karya S Eben Kirksey
kelompok kita dapat mengambil kesimpulan bahwa data adalah suatu knowledge atau
fakta yang harus di ungkap lagi, jangan jadikan data sebagai sndaran terakhir
kita “ The End of Journey”, akan tetapi kita harus mengungkap lagi kebenaran
data yang sudah kita ketahui tersebut.
Sentence awal dari paragraph tersebut yang kelompok
kami bahas yaitu A small feast had been prepared for my going away party: salty sago
pudding, fish broth, fried papaya leaves, boiled yams, and chicken .
Berikut ini adalah Pembahasannya :
ü
Nani
: Sebuah pesta perpisahan yang diadakan
di sutau tempat yang memiliki makanan khasnya yaitu : papeda(sagu),
ikan, dan lain sebagainya tidak lain pesta itu di laksanakan di papua karena
papua memiliki makanan khas yaitu papeda.
ü
Jefi
: Pesta kecil untuk perpisahan untuk seseorang yang penting, yang menyediakan
makanan khas, diadakan di daerah tertentu tidak lain daerah papua karena di
lihat dari makanan khasnya.
ü
Mahromul
: Suatu pesta yang telah berhasil melakukan suatu tujuan yang di capai, Pesta
tersebut di lakukan di daerah tertentu yang memiliki makanan khas dari Papua.
ü
Maria
: Pesta perpisahan kecil yang di lakukan oleh sekelompok orang penting, yang di
lakuakan di daerah tertentu yang di lihat dari makanan ikan itu biasanya deket
dengan laut jadi senang memakan ikan tidak lain pesta itu di laksanakan di
Papua.
ü
Chaerul
: Pesta yang belum terlaksana, yang di lakukan di daerah tertentu yang memiliki
makanan khas, di lihat dari makanan khas tersebut, dapat mengambil kesimpulan
bahwa pesta perpisahan di laksanakan di Papua.
Dari setiap kelompok perwakilan satu orang yaitu
bagaimana kesimpulan dari masing-masing kelompok tersebut, Mr. Lala langsung
memberikan waktu untuk memberikan pendapat dari setiap masing-masing kelompok.
v
Kelompok
1 : Data adalah knowledge dan pillow adalah sandaran. Bahwa jangan jadikan data
hanya sebagai sandaran saja.
v
Kelompok
2 : Data adalah pengetahuan dan fakta, sedangkan pillow adalah pengantar paling
akhir “ The end of Journey”.
v
Kelompok
3 : Data adalah fakta, dan pillow adalah going a way.
v
Kelompok
4 : Data adalah pengetahuan atau sejarah dan pillow adalah sandaran bahwa data
jangan di sembunyikan harus di explorer.
v
Kelompok
5: Data itu adalah pengetahuan, data jangan di jadikan sebagai ornament.
v
Kelompok
6 : Hasil akhir dari sebuah penelitian yang sengaja mengadakan perpisahan, ada
moment yang berkesan dari seseorang penulis.
v
Kelompok
7 : Data adalah suatu informasi dan pengetahuan dan pillow adalah symbol
kenyamanan.
Kelompok kami dapat mengambil kesimpulan dari semua
suara dari kelompok kami yaitu, bahwa pesta perpisahan di laksanakan oleh
orang-orang penting di suatu daerah tertentu yang memilki makanan khas berupa
papeda dan yang lainnya di suguhkan dalam pesta perpisahan itu, pesta
perpisahan di laksanakan karena telah mencapai suatu tujuan yang dicapai, pesta
tersebut di laksanakan di daerah papua karena melihat dari makanan khasnya.
Kekurangan yang saya miliki dalam pembahasan jumat
kemarin adalah kurang mengathui sejarah mengenai Papua sehingga sulit untuk
memahami bacaan yang ada di artikel Eben, jadi untuk kedepannya harus mencari
sumber-sumber data tentang Papua dan juga harus tahu dulu sejarah merebut
kembali Irian Barat. Sehingga kita tahu tentang isi-isi perundingan ataupun
cara-cra yang di tempuh untuk merebut kembali Irian Barat.
“Don’t Use Your Data as a Pillow”. Data
disini sama saja dengan informasi. Dimana ada informasi, disitu pasti ada
komunikasi. Komunikasi tak lepas dari bahasa, karena tanpa bahasa maka tidak
akan terjadi komunikasi dan tidak aka nada informasi. Language exists as
spoken, written, printed, electrical, digital or otherwise produced texts
(Lehtonen, 2000: 48). Bahasa atau informasi itu ada dalam ucapan, tulisan, hasil print, media elektronik atau
cara lain yang memproduksi teks.
Speech,
writing, facial expressions, body language and ways to dress can all, in a
broad sense, be considered ‘a medium’ of communication. Today’s established
media are television, movies, videos, radio, recordings, magazines, books,
telephones, telefaxes, the internet, e-mail, billboards and hoardings (Lehtonen,
2000:49). Menurut Lehtonen, media untuk berkomunikasi atau untuk mendapatkan
informasi itu banyak sekali, diantaranya pembicaraan, tulisan, ekspresi wajah,
bahasa tubuh dan cara berpakaian. Apalagi zaman sekarang banyak media seperti
televise, film, video, radio, rekaman, majalah, buku, telephone, fax, internet,
email dan lain sebagainya. Dari semua media tersebut, dengan mudah kita bisa
mendapatkan informasi atau data yang kita inginkan. Data atau informasi yang
kita dapat itu digunakan ketika kita sedang melakukan research. Suatu informasi dapat berupa data yang berasal dari
manapun akan tetapi harus di landas dengan sebuah adanya research yang berupa
data untuk di telusuri lebih lanjut lagi. Data harus merubah sesuatu, jangan
jadikan data sebagai ornament.
Hyland
berpendapat juga dalam bukunya yang berisi Finally,
I should briefly mention an area of writing which, while more closely associated with reading for
most of us, nevertheless appeals to many
people from all backgrounds and walks of life: creative writing.
(Hyland,
2002:229) Akhirnya, saya harus menyebutkan secara singkat area penulisan yang,
sementara lebih terkait
erat dengan membaca untuk sebagian besar dari kita, namun menarik bagi banyak orang dari semua latar belakang dan lapisan masyarakat: menulis kreatif. Sebagai seorang penulis pasti akan mempunyai pemikiran
yang berbeda begitupun dengan pembaca pasti berbeda pemikirandan pemahaman
dengan penulisnya, akan tetapi tujuannya itu sama.
Dalam dunia visual, dunia gambar, memiliki peran utama
dalam akhir budaya modern, karena telah membuat kehidupan keseharian dalam
bergambar dengan cara yang sangat penting. Istilah “teks” meliputi semua produk
yang membuat pembentukan makna. Namun, tidak berarti bahwa pembicara, tertulis
dan visual teks dapat belajar dengan metode yang sama. Dalam
pembicara(speaking) dan bahasa tertulis(writing) hubungannya antara ditandai
dan menandakan adalah konvensional bahkan bersifat arbiter(pemisah). Gambar
dapat menandakan sesuatu pada prinsip dasarnya. Gambar( visual)berbeda dengan
writing dan speaking dalam bahasa signifikan cara tertentu yaitu:
v
Gambar
dikatakan sebagai indek(petunjuk) indeks yang di maksudkan adalah sebuah tanda
di dalam sebuah hubungan yang nyata.
v
Gambar
ini dikatakan menyerupai objek mereka, mereka adalah tanda kesederhanaan
seseorang. Fiktif gambar mungkin memiliki hubungan yang nyata untuk objek
mereka. Gambar adalah suatu teks mereka sendiri. Mereka bersandar pada suatu
bahasa visual yang memiliki aturan-aturan tersebut mengenai bentuk dan warna
(Lehtonen, 2000:56)
Jadi suatu
informasi tidak saja berbentuk data akan tetapi sebuah informasi atau data
dapat berupa spoken, written, visual dan combination yang di dasarkan pada
research. Research adalah upaya untuk memahami suatu sebagai data.
Meskipun wilayah-wilayah Negara Indonesia yang sempat dijadikan Negara
boneka bentukan Belanda telah kembali ke pangkuan Negara kesatuan, tetapi
wilayah RI belum sepenuhnya utuh karena Irian Barat masih di kuasai oleh
Belanda. Untuk itu, pemerintah RI beruapaya untuk merebut kembali Irian Barat.
Cara yang di tempuh mealalui diplomasi, konfrontasi ekonomi dan militer (Badrika,
2006:67).
Merebut Kembali Irian Barat
1. Perjuangan
diplomasi;pendekatan diplomasi
a.Perundingan Bilateral Indonesia Belanda
Pada tanggal 24 Maret 1950 diselenggarakan
Konferensi Tingkat Menteri Uni Belanda - Indonesia. Konferensi memutuskan untuk
membentuk suatu komisi yang anggotanya wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk
menyelidiki masalah Irian Barat(Badrika, 2006:68). Hasil kerja Komisi ini harus
dilaporkan dalam Konferensi Tingkat Menteri II di Den Haag pada bulan Desember
1950. Ternyata pembicaraan dalam tingkat ini tidak menghasilkan penyelesaian
masalah Irian Barat.
Pertemuan Bilateral Indonesia Belanda
berturut-turut diadakan pada tahun 1952 dan 1954, namun hasilnya tetap sama,
yaitu Belanda enggan mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia sesuai hasil
KMB.
b.Melalui Forum PBB
Setelah perundingan bilateral yang
dilaksanakan pada tahun 1950, 1952 dan 1954 mengalami kegagalan, Indonesia
berupaya mengajukan masalah Irian Barat dalam forum PBB. Sidang Umum PBB yang
pertama kali membahas masalah Irian Barat dilaksanakan tanggal 10 Desember 1954(Badrika,
2006:68). Sidang ini gagal untuk mendapatkan 2/3 suara dukungan yang diperlukan
untuk mendesak Belanda.
Indonesia secara bertrurut turut mengajukan lagi sengketa
Irian Barat dalam Majelis Umum X tahun 1955, Majelis Umum XI tahun 1956, dan
Majelis Umum XII tahun 1957. Tetapi hasil pemungutan suara yang diperoleh tidak
dapat memperoleh 2/3 suara yang diperlukan.
c.Dukungan Negara Negara Asia Afrika (KAA)
Gagal melalui cara bilateral, Indonesia juga
menempuh jalur diplomasi secara regional dengan mencari dukungan dari
negara-negara Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Indonesia
tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 negara-negara di kawasan Asia Afrika, secara
bulat mendukung upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh kembali Irian sebagai
wilayah yang sah dari RI.
Namun suara bangsa-bangsa Asia Afrika di dalam forum PBB
tetap tidak dapat menarik dukungan internasional dalam sidang Majelis Umum PBB.
2 .Perjuangan dengan konfrontasi politik dan
ekonomi
Kegagalan pemerintah Indonesia untuk
mengembalikan Irian Barat baik secara bilateral, Forum PBB dan dukungan Asia
Afrika, membuat pemerintah RI menempuh jalan lain pengembalian Irian Barat,
yaitu jalur konfrontasi. Berikut ini adalah upaya Indonesia mengembalikan Irian
melalui jalur konfrontasi, yang dilakukan secara bertahap.
a.Pembatalan Uni Indonesia Belanda
Setelah menempuh jalur diplomasi sejak tahun
1950, 1952 dan 1954, serta melalui forum PBB tahun 1954 gagal untuk
mengembalikan Irian Barat kedalam pangkuan RI, pemerintah RI mulai bertindak
tegas dengan tidak lagi mengakui Uni Belanda Indonesia yang dibentuk berdasarkan
KMB. Ini berarti bahwa pembatalan Uni Belanda Indonesia secara sepihak oleh
pemerintah RI berarti juga merupakan bentuk pembatalan terhadap isi KMB.
Tindakan pemerintah RI ini juga didukung oleh kalangan masyarakat luas,
partai-partai dan berbagai organisasi politik, yang menganggap bahwa
kemerdekaan RI belum lengkap / sempurna selama Indonesia masih menjadi anggota
UNI yang dikepalai oleh Ratu Belanda.
Pada tanggal 3 Mei 1956 Indonesia membatalkan
hubungan Indonesia Belanda, berdasarkan perjanjian KMB. Pembatalan ini
dilakukan dengan Undang Undang No. 13 tahun 1956 yang menyatakan, bahwa untuk
selanjutnya hubungan Indonesia Belanda adalah hubungan yang lazim antara negara
yang berdaulat penuh, berdasarkan hukum internasional. Sementara itu hubungan antara kedua negara
semakin memburuk, karena :
1.terlibatnya orang-orang Belanda dalam
berbagai pergolakan di Indonesia (APRA, Andi Azis, RMS)
2.Belanda tetap tidak mau menyerahkan Irian
Barat kepada Indonesia.
b.Pembentukan Pemerintahan Sementara Propinsi
Irian Barat di Soasiu (Maluku Utara)
Sesuai dengan Program Kerja Kabinet, Ali
Sastroamidjojo membentuk Propinsi Irian Barat dengan ibu kota Soasiu (Tidore).
Pembentukan propinsi itu diresmikan tanggal 17 Agustus 1956 (Badrika,2006:68).
Propinsi ini meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan
daerah Tidore, Oba, Weda, Patrani, serta Wasile di Maluku Utara.
c.Pemogokan Total Buruh Indonesia
Sepuluh tahun menempuh jalan damai, tidak
menghasilkan apapun. Karena itu, pada tanggal 18 Nopember 1957 dilancarkan
aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air. Dalam rapat umum yang
diadakan hari itu, segera diikuti pemogokan total oleh buruh-buruh yang bekerja
pada perusahaan-perusahaan milik Belanda pada tanggal 2 Desember 1957 (Badrika,
2006:68). Pada hari itu juga pemerintah RI mengeluarkan larangan bagi
beredarnya semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda. Kemudian
KLM dilarang mendarat dan terbang di seluruh wilayah Indonesia.
d.Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda
Pada tanggal 3 Desember 1957 semua kegiatan
perwakilan konsuler Belanda di Indonesia diminta untuk dihentikan. Kemudian
terjadi serentetan aksi pengambil alihan modal perusahaan-perusahaan milik
Belanda di Indonesia, yang semula dilakukan secara spontan oleh rakyat dan
buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda ini. Namun kemudian
ditampung dan dilakukan secara teratur oleh pemerintah. Pengambilalihan modal
perusahaan perusahaan milik Belanda tersebut oleh pemerintah kemudian diatur
dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 (Badrika, 2006:68).
e.Pemutusan
Hubungan Diplomatik
Hubungan diplomatik Indonesia – Belanda
bertambah tegang dan mencapai puncaknya ketika pemerintah Indonesia memutuskan
hubungan diplomatik dengan Belanda. Dalam pidato Presiden yang berjudul ”Jalan
Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun Dari Langit (Jarek)” pada
peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 15, tanggal 17 Agustus 1960,
presiden memaklumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda (Badrika,
2006: 68).
Tindakan ini merupakan reaksi atas sikap
Belanda yang dianggap tidak menghendaki penyelesaian secara damai pengembalian
Irian Barat kepada Indonesia. Bahkan, menjelang bulan Agustus 1960, Belanda
mengirimkan kapal induk ” Karel Doorman ke Irian melalui Jepang. Disamping
meningkatkan armada lautnya, Belanda juga memperkuat armada udaranya dan
angkutan darat nya di Irian Barat.
Karena itulah pemerintah RI mulai menyusun kekuatan
bersenjatanya untuk mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan. Konfrontasi
militer pun dimulai.
3 .Tri Komando Rakyat
a.Tri Komando Rakyat
Alasan
Pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia oleh Soekarno Walaupun Papua Barat telah
mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi
kemerdekaan itu hanya berumur 19 hari, karena tanggal 19 Desember 1961
(Badrika, 2006:69) Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat di
Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya:
1. Gagalkan Pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan
Belanda Kolonial
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air
Indonesia
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan
kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.
Realisasi dari isi Trikora
ini, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan
Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan
kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi
militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan
Belanda(Badrika, 2006:69).
Akhirnya dilakukan beberapa
gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan
untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton,
Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi
Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show
of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase
eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus).[1]
Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang
Papua yang telah dibantai pada waktu itu.
Mengapa Soekarno sangat “keras kepala” dalam merebut wilayah Papua Barat
untuk memasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Soekarno mempunyai empat alasan utama dalam pencaplokan Papua Barat ke wilayah
Indonesia. Keempat alasan itu adalah klaim yang dipegang oleh Indonesia sebagai
tindakan pembenaran kekuasaan atas wilayah Papua Barat. Keempat klaim itu
adalah:
·
Papua Barat dianggap sebagai bagian dari kerajaan
Majapahit.
·
Kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua
Barat, oleh sultan. Tidore dan Soekarno diklaim sebagai bagian dari Kesultanan
Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Soekarno sebagai bagian dari daerah
“Indonesia Bagian Timur”.
·
Papua Barat diklaim sebagai bagian dari negara bekas
Hindia Belanda.
·
Soekarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh
imperialisme barat di Asia Tenggara. Di samping itu, Soekarno memiliki ambisi
hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: “Ganyang
Malaysia”), termasuk Papua Barat yang ketika itu masih dijajah oleh Belanda.
Mungkin juga Soekarno memiliki perasaan curiga, bahwa pemerintah Nederlands
Nieuw Guinea di Papua Barat akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu
dapat menghancurkan Negara Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan aksi militer
Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk
menghancurkan negara RI.
b.Pembentukan
Komando Mandala Pembebasan Irian Barat
Sebagai langkah pertama pelaksanaan Trikora
adalah pembentukan suatu komando operasi, yang diberi nama ”Komando Mandala
Pembebasan Irian Barat”. Sebagai panglima komando adalah Brigjend. Soeharto
yang kermudian pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal.
Panglima Komando : Mayjend. Soeharto
Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subono
Wakil Panglima II : Kolonel Udara Leo Wattimena
Kepala Staf Gabungan : Kolonel Ahmad Tahir
Komando Mandala yang bermarkas di Makasar ini
mempunyai dua tujuan:
1.merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan
operasi militer untuk mengembalikan Irian barat ke dalam kekuasaan Republik
Indonesia
2. Mengembangkan situasi militer di wilayah
Irian barat sesuai dengan perkembangan perjuangan di bidang diplomasi supaya
dalam waktu singkat diciptakan daerah daerah bebas de facto atau unsur
pemerintah RI di wilayah Irian Barat
Dalam upaya melaksanakan tujuan tersebut,
Komando Mandala membuat strategi dengan membagi operasi pembebasan Irian Barat
menjadi tiga fase, yaitu :
1.Fase infiltrasi
Dimulai pada awal Januari tahun 1962 sampai
dengan akhir tahun 1962, dengan memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaaran
tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto.
2.Fase Eksploitasi
Dimulai pada awal Januari 1964 sampai dengan
akhir tahun 1963, dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer
lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.
3.Fase Konsolidasi
Dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1964,
dengan menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.
Sebelum Komando mandala bekerja aktif, unsur
militer yang tergabung dalam Motor Boat Torpedo (MTB) telah melakukan
penyusupan ke Irian Barat. Namun kedatangan pasukan ini diketahui oleh Belanda,
sehingga pecah pertempuran di Laut Arafura. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat
ini, MTB Macan Tutul berhasil ditenggelamkan oleh Belanda dan mengakibatkan
gugurnya komandan MTB Macan Tutul Yoshafat Sudarso (Pahlawan Trikora)
Sementara itu Presiden Amerika Serikat yang baru saja terpilih
John Fitzgerald Kennedy merasa risau dengan perkembangan yang terjadi di Irian
Barat. Dukungan
Uni Soviet ( PM. Nikita Kruschev ) kepada perjuangan RI untuk mengembalikan
Irian Barat dari tangan Belanda, menimbulkan terjadinya ketegangan politik
dunia, terutama pada pihak Sekutu (NATO) pimpinan Amerika Serikat yang semula
sangat mendukung Belanda sebagai anggota sekutunya. Apabila Uni Soviet telah
terlibat dan Indonesia terpengaruh kelompok ini, maka akan sangat membahayakan
posisi Amerika Serikat di Asia dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah Pasifik
Barat Daya. Apabila pecah perang Indonesia dengan Belanda maka Amerika akan
berada dalam posisi yang sulit. Amerika Serikat sebagai sekutu Belanda akan di
cap sebagai negara pendukung penjajah dan Indonesia akan jatuh dalam pengaruh
Uni Soviet.
Untuk itu, dengan meminjam tangan Sekjend PBB
U Than, Kennedy mengirimkan diplomatnya yang bernama Elsworth Bunker untuk
mengadakan pendekatan kepada Indonesia – Belanda.
Sesuai dengan tugas dari Sekjend PBB ( U Than
), Elsworth Bunker pun mengadakan penelitian masalah ini, dan mengajukan usulan
yang dikenal dengan ”Proposal Bunker”. Adapun isi Proposal Bunker
tersebut adalah sebagai berikut :
”Belanda harus menyerahkan kedaulatan atas
Irian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu paling lambat dua
tahun”
Usulan ini menimbulkan reaksi :
1.Dari Indonesia : meminta supaya waktu
penyerahan diperpendek
2. Dari Belanda : setuju melalui PBB, tetapi
tetap diserahkan kepada Negara Papua Merdeka
c.Operasi Jaya Wijaya
Pelaksanaan Operasi
1. Maret - Agustus 1962 dilancarkan operasi
pendaratan melalui laut dan udara
2. Rencana serangan terbuka untuk merebut
Irian Barat sebagai suatu operasi penentuan, yang diberi nama Operasi Jaya
wijaya”. Pelaksanaan operasi adalah sebagai berikut :
a.Angkatan Laut Mandala dipimpin oleh Kolonel
Soedomo membentuk tugas amphibi 17, terdiri dari 7 gugus tugas
b.Angkatan Udara Mandala membentuk enam
kesatuan tempur baru.
Sementara itu sebelum operasi Jayawijaya
dilaksanakan, diadakan perundingan di Markas Besar PBB pada tanggal 15 Agustus
1962, yang menghasilkan suatu resolusi penghentian tembak menembak pada tanggal
18 Agustus 1962.
4 .Persetujuan New York [ New York
Agreement]
Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai
mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan
sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian
Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat
kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.
Isi Pokok persetujuan :
1.Paling lambat 1 Oktober 1962
pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah terima pemerintahan dari
tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih diperbolehkan berkibar di
Irian Barat..
2.Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera
merah putih berkibar disamping bendera PBB.
3.Pemulangan anggota anggota sipil dan
militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963
4.Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963
pemerintah RI secara resmi menerima penyerahan pemerintahan Irian Barat dari
tangan PBB
5.Indonesia harus menerima kewajiban untuk
mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Irian Barat, paling lambat sebelum
akhir tahun 1969.
Sesuai dengan perjanjian New York, pada
tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada
pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu
bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian
Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya (
sekarang Papua )
5 .Arti penting Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera)
Sebagai salah satu kewajiban pemerintah
Republik Indonesia menurut persetujuan New York, adalah pemerintah RI harus
mengadakan penentuan pendapat rakyat di Irian Barat paling lambat akhir tahun
1969. pepera ini untuk menentukan apakah rakyat Irian Barat memilih, ikut RI
atau merdeka sendiri. Penentuan pendapat Rakyat akhirnya dilaksanakan pada
tanggal 24 Maret sampai dengan 4 Agustus 1969.Mereka diberi dua opsi, yaitu :
bergabung dengan RI atau merdeka sendiri.
Setelah Pepera dilaksanakan, Dewan Musyawarah
Pepera mengumumkan bahwa rakyat Irian dengan suara bulat memutuskan Irian Jaya
tetap merupakan bagian dari Republik Indoenesia. Hasil ini dibawa Duta Besar Ortiz
Sanz untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB ke 24 bulan Nopember 1969. Sejak saat itu secara de yure Irian
Jaya sah menjadi milik RI.
Dengan menganalisa fakta-fakta pembebasan
Irian Barat sampai kemudian dilaksanakan Pepera, dapat diambil kesimpulan bahwa
Pepera mempunyai arti yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia, yaitu :
1. Bukti bahwa pemerintah Indonesia dengan
merebut Irian Barat melalui konfrontasi bukan merupakan sebuah tindakan
aneksasi / penjajahan kepada bangsa lain, karena secara sah dipandang dari segi
de facto dan de jure Irian Barat merupakan bagian dari wilayah RI
2. Upaya keras pemerintah Ri merebut kembali
Irian Barat bukan merupakan tindakan sepihak, tetapi juga mendapat dukungan
dari masyarakat Irian Barat. Terbukti hasil Pepera menyatakan rakyat Irian
ingin bergabung dengan Republik Indonesia.
Pada tahun 1967
Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan Amerika Serikat) menandatangani Kontrak
Kerja dengan pemerintah Indonesia untuk membuka pertambangan tembaga dan emas
di Pegunungan Bintang, Papua Barat. Freeport memulai operasinya pada tahun
1971. Kontrak Kerja kedua ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991.
Kepentingan Amerika Serikat di Papua Barat, yang ditandai dengan adanya
penandatanganan Kontrak Kerja antara Freeport dengan pemerintah Republik
Indonesia, menjadi realitas. Ini terjadi dua tahun sebelum PEPERA 1969
dilaksanakan di Papua Barat. Di sini terjadi kejanggalan yuridis, karena Papua
Barat dari tahun 1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa.
Penentuan Pendapat Rakyat
tahun 1969 tidak sah karena dilaksanakan dengan sistem “musyawarah” (sistem
local Indonesia) yang bertentangan dengan isi dan jiwa New York Agreement, di
samping itu PEPERA 1969 dimenangkan oleh Indonesia lewat terror, intimidasi,
penangkapan, dan pembunuhan (pelanggaran hukum, HAM dan esensi demokrasi).
Kemenangan PEPERA secara cacat hukum dan moral ini akhirnya disahkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat Resolusi Nomor 2509 dan diratifikasi oleh
Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 7 tahun 1971. Berikut ini adalah jadwal
pelaksanaan PEPERA, Jumlah wakil/utusan berdasarkan unsur, dan jumlah
wakil/utusan yang memberikan pendapat.
Papua Barat dalam Kekuasaan
Indonesia (Era Negara Orde Baru-NOB)
Banyak peristiwa politik dalam
memperjuangan kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh rakyat Papua Barat
terutama oleh OPM pasca Penentuan Pendapat Rakyat 1969, tetapi secara umum di
sini hanya akan dikemukakan empat peristiwa penting dalam upaya untuk
memerdekakan Papua Barat dari kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
a.
Proklamasi 1 Juli 1971
Setelah wilayah Papua Barat
dimasukan secara sepihak lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat oleh Indonesia pada tahun 1969,
wilayah ini diduduki layaknya sebuah wilayah jajahan. Indonesia mulai
memperketat wilayah ini untuk mematikan gerakan kemerdekaan Papua Barat yang
dilancarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) lewat perjuangan diplomasi dan
gerilya.
Pada tanggal 1 Juli 1971 di
suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua New
Guinea, yang dijuluki (Markas) Victoria, yang kemudian dijuluki dalam kosakata
rakyat Papua Barat sebagai “Mavik" “dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan
Papua Barat. Proklamasi ini dicetuskan oleh Seth Jafet Rumkorem[i]
sebagai Presiden Papua Barat, dan didampingi oleh Jakob Prai[ii]
sebagai Ketua Senat (Dewan Perwakilan Rakyat), Dorinus Maury sebagai Menteri
Kesehatan, Philemon Tablamilena Jarisetou Jufuway sebagai Kepala Staf Tentara
Pembebasan Nasional (TEPENAL[1],
dan Louis Wajoi sebagai Komandan (Panglima) TEPENAL Republik
Papua Barat.
Isi teks Proklamasi 1 Juli
1971 adalah:
PROKLAMASI
Kepada seluruh rakyat Papua,
dari Numbai sampai ke Merauke, dari Sorong sampai ke Balim (Pegunungan Bintang)
dan dari Biak sampai ke Pulau Adi.
Dengan pertolongan dan berkat
Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pada anda sekalian
bahwa pada hari ini, 1 Juli 1971, tanah dan rakyat Papua telah diproklamasikan
menjadi bebas dan merdeka (de facto dan de jure).
Semoga Tuhan beserta kita, dan
semoga dunia menjadi maklum, bahwa merupakan kehendak yang sejati dari rakyat
Papua untuk bebas dan merdeka di tanah air mereka sendiri dengan ini telah
dipenuhi.
Victoria, 1 Juli 1971
Atas nama rakyat dan
pemerintah Papua Barat,
Seth Jafet Rumkorem
(Brigadir-Jenderal)
(Brigadir-Jenderal)
b.
Imajinasi Negara Melanesia Barat
Tiga tahun sesudah proklamasi
di “Markas Victoria”, imajinasi itu melebar sampai meliputi wilayah negara
tetangga mereka, Papua New Guinea. Pada tanggal 3 Desember 1974, enam orang
pegawai negeri di kota Serui, ibukota Kabupaten Yapen-Waropen, menandatangani
apa yang mereka sebut “Pernyataan Rakyat Yapen-Waropen”, yang isinya
menghendaki persatuan bangsa Papua dari Samarai (di ujung buntut daratan Papua
New Guinea) sampai ke Sorong, yang “100% merdeka di luar Republik Indonesia”.
Sejak Februari 1975, lima di
antara penandatangan petisi ditahan di Jayapura. Soalnya, salah seorang di
antara penandatangan “proklamasi Sorong-Samarai” itu, Y. Ch. Merino, orang Biak
yang sebelumnya adalah Kepala Kantor Bendahara Negara di Serui, pada tanggal 14
Februari 1975 kedapatan “bunuh diri” di Serui. Kabarnya dalam penggeledahan di
rumahnya ditemukan uang kas negara sebanyak Rp 13 juta. Sesudah dua tahun
ditahan di Jayapura, lima orang temannya yang masih hidup, diajukan ke
pengadilan negeri Jayapura. Pada tanggal 9 Maret 1977, kelimanya divonis
delapan tahun penjara, karena tuduhan melakukan “maker”.[iii]
c. Gelombang Pengungsian dan
Pembunuhan Arnold Clemens Ap
Pada tanggal 26 April 1984,
pemerintah Indonesia melakukan “sesuatu” yang justru semakin menumbuhkan
kesadaran nasional Papua di Irian Jaya, yakni menciptakan seorang martir yang
kenangannya (untuk sementara waktu) mempersatukan berbagai kelompok OPM yang
saling bertikai. Pada tanggal itulah seorang tokoh budayawan terkemuka asal
Papua Barat, Arnold Clemens Ap, ditembak oleh Koppasanda (sekarang Kopassus) di
pantai Pasir Enam, sebelah timur kota Jayapura, pada saat Arnold Ap sedang
menunggu perahu bermotor yang konon akan mengungsikannya ke Vanimo, Papua New
Guinea, ke mana isteri, anak-anak, dan sejumlah teman Arnold Ap telah mengungsi
terlebih dahulu tanggal 7 Februari 1984.
Pembunuhan ini berawal dari
sebuah “tawaran” kepada Arnold dkk untuk melarikan diri dari tahanan Polda guna
menyusul keluarga dan kawan-kawan mereka di Vanimo, tampaknya sangat
menggiurkan. Celakanya, tawaran itu tampaknya hanyalah suatu jebakan, yang
berakhir dengan meninggalnya sang budayawan di RS Aryoko, Jayapura, tanggal 26
April 1984. Sebelum “ditawar” untuk melarikan diri, pada tanggal 30 November
1983, Arnold ditahan oleh satuan Kopassanda yang berbasis di Jayapura. Sebelum
dan sesudahnya, sekitar 20 orang Papua lain, yang umumnya bergerak di
lingkungan Uncen maupun Kantor Gubernur Irian Jaya, juga ditahan untuk
diselidiki aspirasi politik dan kaitan mereka dengan gerilya OPM di hutan dan
di luar negeri.
Arnol dibunuh karena ia juga
dicurigai menjadi penghubung antara aktivis OPM di hutan dengan yang ada di
kota, yang memungkinkan para peneliti asing bertemu dengan Jantje Hembring,
tokoh OPM di hutan Kecamatan Nimboran, Jayapura, dan juga membiayai pelarian
seorang dosen Uncen, Fred Hatabu, SH, bersama bekas presiden Republik Papua
Barat, Seth Jafet Rumkorem ke PNG, dari hasil penjualan kaset-kaset Mambesak.
Selain itu, Indonesia merasa sangat khawatir dengan Group Musik Manbesak yang
dicurigai membangkitkan semangat nasionalisme Papua Barat untuk merdeka lepas
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Akibat kemelut politik,
terutama karena pembunuhan Arnol C. Ap maka terjadi gelombang pengungsian
secara besar-besaran ke Papua New Guinea. Sebanyak 11.000 orang Papua dari
Papua Barat ditampung di kamp-kamp pengungsi Wabo dan Yako yang lebih dikenal
dengan nama Black Water dan Black Wara, dimana para pengungsi tersebut diurus
oleh perwakilan UNHCR (United Nations High Commision for Refugees) di Vanimo.
d.
Proklamasi Melanesia Barat
Pada tanggal 14 Desember 1988,
Dr. Thomas Wapai Wanggai memproklamasikan Negara Melanesia Barat. Ia mengusung
nama Negara Melanesia Barat untuk melepaskan Papua Barat dari kekuasaan
Indonesia. Dia Mendeklarasikan Kemerdekaan Melanesia Barat dengan menaikan
Bendera Bintang Empat Belas (B-14) di Lapangan Mandala Port Numbay tahun 1988.
Akibatnya dia dipenjarakan di LP Cipinang Jakarta, tetapi dia meninggal dunia
tahun 1996 karena sakit ketika menjalani hukumannya.[1] Kematiannya
dicurigai karena diracuni. Akhirnya banyak pengikutnya yang hingga kini
melarikan diri ke luar negeri.
Ide Thomas Wapai Wanggai
mengenai Negara Melanesia Barat ini tidak jelas mengenai batas wilayah “Melanesia Barat” itu. Apakah Melanesia
Barat juga meliputi Maluku, Timor Timur, dan Nusa Tenggara Timur, yang
penduduknya serumpun Melanesia? Ataukah penggunaan istilah itu hanyalah suatu
taktik politik, suatu appeal ke arah isu Solidaritas Melanesia yang
populer di beberapa negara Pasifik Selatan. Yang jelas, proklamasi Tom Wanggai
punya appeal yang besar terhadap sebagian penduduk kota Jayapura dan
kota-kota satelit-satelitnya.
Selain empat peristiwa politik
yang telah disebutkan di atas, masih ada juga aksi-aksi perjuangan rutin baik
secara diplomatik maupun gerilya yang dilakukan oleh rakyat Papua Barat. Secara
diplomatik misalnya terjadi lobi dan pembukaan kantor-kantor perwakilan OPM di
berbagai negara, seperti di Swedia (1972), Senegal (1976), dan kampanye yang
dilakukan di Belanda, Yunani, Jepang, PNG dan negara lainnya.
Sementara secara gerilya
misalnya terjadi penyerangan-penyerangan terhadap Pos Militer (TNI/POLRI) oleh
TPN-OPM, terjadi penyanderaan, dan lainnya sepanjang kekuasaan Negara Indonesia
era Orde Baru di Papua Barat.
Sebagai balasannya Indonesia
melalui kekuatan militer lewat penerapan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM)
melakukan teror, intimidari, pengejaran, pemenjarahan, pemerkosaan, pembunuhan,
pembakaran fasilitas umum dan kampung, dan aksi kejahatan militer yang lainnya.
Selain itu dilakukan Operasi Koteka pada tahun 1970-an, yang mana rakyat
dipaksa untuk mengenakan pakaian ala orang Indonesia yang terbuat dari
kain.
Akibat Operasi Militer banyak
rakyat Papua Barat yang telah menjadi korban. Hal dapat dilihat dari laporan Amnesty
International[1]
yang mengemukakan bahwa telah terjadi 100 ribu rakyat Papua Barat dibantai oleh
militer Indonesia. Selain itu Universitas Yale mengeluarkan laporan resmi bahwa
telah terjadi Genosida di Papua Barat yang dilakukan oleh pemerintah dan
militer Indonesia yang berjudul “Indonesia Human Rights Abuse in West Papua:
Application of the Law of Genocide to the History of Indonesia Control.”
Selain Universitas Yale, John Wing dan Peter King dari Center for Peace and
Conflict Studies di Universitas Sydney Australia juga telah menerbitkan
sebuah laporan sebagai hasil riset tentang Genosida di Papua Barat yang
berjudul “Genocide in West Papua? The Role of Indonesian State Apparatus
and a Current Needs Assessment of the Papua People”
Dari semua sejarah merebut
kembali Irian Barat kita dapat menjawab semua pertanyaan yang Mr. Lala berikan
yaitu:
1. What is West Papua? And where is it
located?
Papua Barat (sebelumnya Irian Jaya Barat
disingkat Irjabar) adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua. Ibukotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi
Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh
status otonomi khusus.
Wilayah provinsi ini mencakup kawasan kepala burung
pulau Papua dan kepulauan-kepulauan di sekelilingnya. Di sebelah utara,
provinsi ini dibatasi oleh Samudra Pasifik, bagian barat berbatasan dengan provinsi Maluku Utara dan provinsi Maluku, bagian
timur dibatasi oleh Teluk Cenderawasih, selatan dengan Laut Seram dan tenggara berbatasan dengan provinsi Papua. Batas
Papua Barat hampir sama dengan batas Afdeling ("bagian") West
Nieuw-Guinea ("Guinea Baru Barat") di masa Hindia Belanda.
Provinsi Papua Barat ini meski telah
dijadikan provinsi tersendiri, namun tetap mendapat perlakuan khusus
sebagaimana provinsi induknya. Provinsi ini juga telah mempunyai KPUD sendiri
dan menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya pada tanggal 5 April 2004.
2.
What differences can you spot between
PAPUA and IRIAN JAYA?
Papua merupakan nama pulau di Indonesia sekarang
sedangkan Irian Jaya mnerupakan nama pulau dan provinsi pada masa Soekarno yang
dijuluki Ikut Republik Indonesia Anti Netherland .
3. In what year the land called Papua
integrated into NKRI?
Irian Jaya
Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45
Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi
Papua Barat
4.
What is Trikora?
Jawab:
Trikora singkatan dari (Tri Komando Rakyat) adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan
wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1961
(Badrika, 2006: 69), Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga
membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah
merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk
menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.
Ø Gagalkan Pembentukan “Negara
Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial
Ø Kibarkan Sang Merah Putih di
Irian Barat Tanah Air Indonesia
Ø Bersiaplah untuk mobilisasi
umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.
5.
What are the roles of Soekarno in the
integration of Papua into NKRI?
1.
Jalur
diplomasi
-Perundingan bilateral antara indonesia belanda 1952-1954
-Melaui forum PBB 1954
-Dukungan negara Asia Afrika(KAA), yg dihadiri 29 negara (1955)
-Perundingan bilateral antara indonesia belanda 1952-1954
-Melaui forum PBB 1954
-Dukungan negara Asia Afrika(KAA), yg dihadiri 29 negara (1955)
2.
Jalur
konfrontasi
-Politik dan ekonomi (pembatalan uni indonesia belanda pada tahun 1956 )
-Pembentukna pemerintahan sementara pronsi irian barat di Soasiu di Maluku
-Pemogokan total Buruh indonesia 1957
-nasionalisasi perusahaan milik belanda 1957
-pemutusan hub. diplomatik pada tahun 1960 bertepatan perayaan indonesia yg ke 15
-Politik dan ekonomi (pembatalan uni indonesia belanda pada tahun 1956 )
-Pembentukna pemerintahan sementara pronsi irian barat di Soasiu di Maluku
-Pemogokan total Buruh indonesia 1957
-nasionalisasi perusahaan milik belanda 1957
-pemutusan hub. diplomatik pada tahun 1960 bertepatan perayaan indonesia yg ke 15
3.
Pencanangan
trikora
-trikora
-pembentukan komando mandala pembebasan Irian Barat, di pimpin oleh Soeharto
-operasi Jayawijaya
-trikora
-pembentukan komando mandala pembebasan Irian Barat, di pimpin oleh Soeharto
-operasi Jayawijaya
4.
Persetujuan
newyork agreement 1962
5.
Pepera
1969
Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan
Tri Komando Rakyat di alun-alun utara Yogyakarta, dilakukan beberapa gelombang
Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk
operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton,
Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi
Rajawali, Operasi Lumbung, dan Operasi Jatayu.
Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan
Operasi Lumba-Lumba. Sedangkan pada fase
eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus).
6. What did the Dutch colonial do in
Papua?
Dutch colonial
(Pemerintah Belanda) pada tahun 1957 mulai bekerjasama dengan Australia untuk
men-dekolonisasi wilayah koloni mereka masing-masing, namanya wilayah Papua dan
New Guinea (Australia) dan Nederland Nieu Guinea (Belanda).
7. What are the roles of US-UN and our
neighbouring countries in the Papua conflicts?
Peran US-UN dan
Negara-Negara tetangga mendukung Papua untuk menjadi Negara mandiri .
8. What is Organisasi Papua Merdeka
(OPM) and who finances them?
OPM pada awalnya adalah reaksi orang-orang Papua atas
sikap pejabat Indonesia yang mengecewakan.
OPM didirikan sejak tahun 1963, dipimpin oleh Johanes Djambuane dan yang
membiayai OPM adalah Amerika Serikat.
9. Will
you personally support Papua to become a newly seperated country? Why?
Saya pribadi tidak mendukung Papua untuk menjadi Negara baru yang di
pisahkan dari Negara Indonesia, karena Papua adalah provinsi yang akan kaya
budaya, flora dan fauna yang begitu indah, adat istiadat yang ketal serta tanah
Papua yang begitu kaya akan emasnya, jadi Papua adalah provinsi yang harus di
pertahankan karena sangat mengecewakan jika provinsi yang mempunyai banyak
manfaat bagi Negara kita sendiri tersia-siakan begitu saja. I do Love Papua.
Dari semua pembahasan diatas dapat di simpulkan bahwa untuk minggu
sekarang dan selanjutnya kita harus menulis class review yang lengkap, karena
Mr. Lala tidak akan menerima sedikit kesalahan apapun, tidaka ada toleransi sama
sekali, jadi kita harus berhati-hati dalam mengerjakan suatu tugas.
Perjuangan untuk merebut Irian Jaya atau Papua Barat itu sangat
membutuhkan usaha yang keras dari pemerintahan Indonesia yaitu cara yang di
tempuh untuk merebut kembali dinataranya melalui diplomasi, konfrontasi ekonomi
dan militer.
Sejarah sangat penting untuk kita ketahui seperti yang sedang kita alami
sekarang yaitu menjelajar bumi Cenderawasih, kita harus mengetahui sejarah
tentang Papua semenjak menjadi boneka yaitu perebutan wilyah antara Indonesia
dengan Belanda. Dengan mengtahui sejarah merebut kembali Irian Barat kita dapat
memhami suatu artikel yang akan kita telusuri lebih dalam yaitu Don’t Use Your Data as a Pillow.
Reference
Badrika I wayan. 2006. Sejarah Untuk SMA Kelas XII. Jakarta : Penerbit Erlangga
Badrika I wayan. 2006. Sejarah Untuk SMA Kelas XII. Jakarta : Penerbit Erlangga
Lehtonen,
Mikko. 2000. The Cultural Analysis of
Texts. London: SAGE Publications
Ken Hyland. 2002. Teaching and Researching-2nd, BookFi.org
http://www.wartapapuabarat.org/index.php/component/content/article/1144-pepera-1969-di-papua-adalah-sejarah-palsu-dan-cacat-hukum diakses 4 April 2014 pukul 10.15
http://papindo.wordpress.com/2011/11/05/sejarah-masuknya-irian-barat-papua-ke-dalam-wilayah-negara-kesatuan di akses 4 April pukul 10.25
http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Trikora di akses 5 April pukul 13.10
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka di akses 5 April pukul 13.20


Subscribe to:
Post Comments (Atom)